Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “Holding Company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Pada tanggal 10 September 2021, PT Pertamina (Persero) secara resmi telah melaksanakan program restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan Holding Company dan Subholding Company. Pembentukan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat mengingat status PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. Selain itu terdapat kekuatiran akan adanya pelaksanaan swastanisasi mengingat terdapat wacana untuk dilaksanakannya Initial Public Offering (IPO) atas Subholding Company atau Anak-anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Pengaturan mengenai pembentukan holding company, sebenarnya belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam praktek sudah terjadi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah 2(dua) isu permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis dalam tesis ini yakni mengenai keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan holding-subholding company dan Tanggung Jawab Hukum antara holding company PT Pertamina (Persero) dengan subholding company” anak-anak Perusahaan PERTAMINA Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian norma-norma hukum secara tertulis dari data sekunder. Obyek Penelitian adalah regulasi terkait holding company, keabsahan pelaksanaan holdingisasi pada PT Pertamina (Persero), hubungan hukum antara PT Pertamina (Persero) selaku Induk perusahaan dengan Subholdingnya serta tanggung jawab hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus Dari Penelitian Tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan holdingsubholding yang dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) adalah sah secara hukum, karena merupakan aksi korporasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan menindaklanjuti permintaan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai RUPS. Dan mengenai Tanggung jawab hukum PT Pertamina (Persero) selaku Holding Company kepada Subholdingnya/Subsidiary/Anak-anak perusahaannya hanya terbatas (limited and separated liability) pada sebesar saham yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus pembiayaan kredit sindikasi, PT Pertamina (Persero) menjadi penjamin (Guarantor) Subholdingnya. Mengingat belum adanya pengaturan mengenai holding company, maka penulis menyarankan untuk dibuatnya suatu produk peraturan perundangundangan yang spesifik mengatur mengenai holding company, khususnya bagi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero